Ketika aku masuk ke salah satu SMP di Kebumen, tiba-tiba kegembiraanku berubah menjadi kegalauan. Saat itu adalah hari MOS terakhir di mana seluruh siswa harus/wajib memilih ekstra kurikuler yang ada di sekolah. Entah apa yang mempengaruhiku sehingga aku memilih eskul yang merupakan awalan di dunia yang membesarkanku. Eskul itu bernama PMR. Banyak pengalaman baru yang aku dapatkan ketika menjadi anggota PMR. Setelah aku tahu lebih banyak tentang PMR, aku jadi ingin mempelajarinya. lebih dalam lagi, Ternyata PMR itu mengasyikkan. Aku jadi tahu tentang semua hal yang sebelumnya belum pernah kuketahui. Salah satunya adalah mendirikan tenda bukiki.

Waktu itu, saat lomba BPT (Bongkar Pasang Tenda) yang diadalam di Bumi Perkemahan Widoro Payung, aku dan ke 3 kawanku bersiap-siap untuk mengikuti lomba. Tapi karena jalan yang licin, salah satu kawanku terpeleset dan luka. Tetapi karena semangatnya, ia berdiri, berlari, mengabaikan lukanya itu. Aku terpana melihat kegigihannya sebagai salah satu anggota PMI. Memang benar, PMI itu telah membangunkan semangat para anggotanya. PMI adalah wadah di mana kita bagaimana cara mengobati luka, bagaimana cara peduli sesama, serta masih banyak lagi. 

Semenjak aku mengikuti eskul itu , aku menjadi peduli dengan sesama, menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih tahu cara mengobati luka. Tetapi ada 1 hal yang membuatku bertanya-tanya. Kenapa di sekolahku tak ada satupun siswa laki-laki yang menngikuti PMR ? Padahal peran laki-laki di PMI itu sangat membantu. Entah apa yang ada di pikiran mereka sehingga mereka enggan mengikuti eskul tersebut. Walaupun demikian dan tanpa sosok laki-laki yang ada di PMR, termasuk aku bangga menjadi anggota PMR dan PMI.

PMR dan PMI merupakan organisasi yang menanamkan jiwa dan sifat kemanusiaan. Sehingga setiap anggota PMI dan PMR selalu memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dan yang aku suka dari PMI adalah selalu terus berusaha dan pantang menyerah, menerjang segala medan tanpa rasa takut, tak kenal lelah di segala kondisi. Dengan berbekal ilmu dan pengetahuan kepalang merahan, anggota PMI siap membantu sesama. Anggota PMI selalu riang gembira saat menolong sesama, selalu sigap dan tepat waktu. Akan aku ceritakan sedikit tentang pengalamanku menjadi anggota PMR.

Pertama kali aku masuk PMR, aku merasa cemas dan takut. Karena yang ada di pikiranku tentang PMR adalah pasti menyuntik orang, mengobati orang yang luka dan pasti berhubungan dengan darah. Kalo aku boleh jujur, sebenarnya aku tidak bisa melihat darah. Tetapi tekadku sudah bulat untuk mengikuti eskul ini. Nah... setelah aku tahu banyak tentang PMR, kecemasan dan ketakutanku seakan lenyap. begitu saja. Aku jadi menyukai eskul ini. Lama kelamaan pengetahuanku jadi semakin luas tentang PMR. Aku pun tak lagi berpikiran macam-macam tentang PMR. Yang ada di pikiranku sekarang adalah aku anggota PMR dan PMI. Menurutku PMR itu wadah yanng bisa untuk mencari ilmu dan bisa untuk mencoba hal baru.

Saat aku mengikuti latihan bersama, aku memang kurang PD karena itu pengalaman pertamaku. Dan ketika melaksanakan dapur umum, kelompo PMR ku tidak mendapat gelas plastik, sehingga kami menyeduh kopi menggunakan mangkok aluminium. Ya meskipun begitu dan meskipun aku sempat tak suka PMR dan PMI aku bangga menjadi sukarelawan PMI.

Catatan: ditulis kembali sesuai aslinya.   

Ilustrasi : Markas PMI Kab Bantul sesaat setelah Gempa 2006.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam jaringan (daring) memaparkan pengertian legal adalah sesuai dengan peraturan perundangan atau hukum (yang berlaku di negara tersebut, tentunya). Dalam konstruksi hukum nasional, kata Manuel Kaisipo dari Fraksi PDIP DPR RI saat ditemui perwakilan sukarelawan PMI se Indonesia 5 Desember 2013 di ruang rapat fraksi itu, menyatakan bahwa semua perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah RI harus segera diundangkan. Kepres No. 25 Tahun 1950 yang menjadi dasar hukum kelembagaan PMI adalah produk hukum di jaman RIS (Republik Indonesia Serikat) yang oleh sebagian kecil kelompok masyarakat (partai politik) dijadikan alat mendelegitimasi (melemahkan/ menghapus makna dengan sejumlah kata: yang berlaku saat ini). 

Yah... ini memang dilematis. Di satu sisi, keberadaan dan kemanfaatan lembaga (organisasi) PMI telah dirasakan sejak masa penjajahan Belanda. Bahkan sebagian besar petugas PMI yang kebanyakan adalah perempuan dan menjadi mahasiswi kedokteran atau pelajar sekolah menengah di masa perjuangan Bangsa Indonesia merebut dan menegakkan Proklamasi Kemerdekaan ikut serta aktif dalam berbagai laskar rakyat. Satu buktinya adalah keberadaan prasasti yang menerangkan gugurnya sejumlah sukrelawan PMI di Malang, Jawa Timur, akibat ditembak mati oleh tentara penjajahan. 

Cerita lain datang dari seorang mahasiswi kedokteran yang ditugaskan oleh Mayor Kunto, seorang komandan pasukan TRI di daerah perbatasan Karawang. Anneke, nama perempuan yang diberi tugas mengangkut tawanan perang dan peti senjata  adalah putri Bupati Cianjur yang ikut Republik. Di masa penegakan kedaulatan negara RI dari sekutu, Anneke sering berperan sebagai penghubung dengan tentara kolonial karena kemampuan berbahasa-asingnya. Dalam menjalankan tugas kemanusiaan ini, beliau harus menjaga sikap netralnya ketika ada tawanan perang yang "hanya seorang jongos, kacung atau orang suruhan di keluarga tentara kolonial" menyebut dirinya seorang "ekstrimis (sebutan kaum penjajah terhadap para pejuang kemerdekaan)". 

Penggalan kisah nyata di jaman penjajahan asing tadi nampaknya berulang di jaman merdeka ini. Sebagai bagian dari Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (Gerakan), Perhimpunan Nasional Palang Merah Indonesia yang biasa disingkat PMI tengah mengalami fase penurunan kredibilitas atau berada di persimpangan jalan menuju kehancuran atau masa depan gemilang karena ketidak-jelasan proses pembahasan #RUUKepalangmerahan. Dalam berbagai tulisan di blog ini maupun yang lain, faktor penyebabnya beragam. Masalah internal organisasi yang tak lagi dikelola sesuai budaya organisasi kepalangmerahan karena pemahaman yang keliru dalam menerjemahkan Prinsip Dasar Kemandirian adalah faktor destruktif yang cukup signifikan. 

Prinsip Dasar Kemandirian menyatakan bahwa Gerakan ini bersifat mandiri. Perhimpunan Nasional di samping membantu pemerintahnya dalam bidang kemanusiaan, juga harus menaati peraturan negaranya, harus menjaga otonominya sehingga dapat bertindak sejalan dengan prinsip-prinsip gerakan ini. Membantu pemerintah dan menaati aturan yang berlaku di suatu negara adalah wujud nyata kepatuhan pada aturan nasional. Dalam kaitan dengan implementasi konstruksi hukum nasional sebagaimana diterangkan pada awal tulisan ini, perubahan status negara dari serikat kembali menjadi kesatuan dengan terbitnya Dekrit Presiden 1959, semestinya ada juga proses penyesuaian atas Kepres No. 25 Tahun 1950 tentang badan hukum PMI. 

Entah sebab apa, mungkin karena lalai atau dianggap tidak penting, dasar hukum nasional bagi organisasis PMI ini menjadi kabur dengan ditolaknya RUU Lambang dan terkatung-katungnya pembahasan #RUUKepalangmerahan. "Pembusukan" tidak hanya berasal dari faktor eksternal karena ambisi politik sektarian sejumlah pimpinan partai politik. Banyak anggota parpol yang bersangkutan di daerah yang saya temui dan ajak diskusi, justru tidak tahu sikap politik sebagian pimpinan di tingkat nasional tentang keberadaan organisasi kemanusiaan berbasis kesukarelaan dan komunitas yang di Indonesia dikenal sebagai PMI ini. Sikap politik yang tidak hanya menghianati amanat konstitusi dalam mukadimah (Pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar ideologi Pancasila, terutama sila ke 2 kemanusiaan yang adil dan beradab.

Faktor internal dalam proses pembusukan organisasi PMI meski belum jelas secara kuantitatif, tapi dampaknya sangat terasa. PMI seolah jadi "lahan garapan" mengeksploitasi sumber-sumber daya untuk kepentingan lain di luar visi, misi dan tugas pokok organisasi.  Ibarat sebuah pohon besar berakar tunggang, sebagian akar serabut dan batang, cabang maupun ranting tengah mengalami proses degradasi, pelayuan atau pembusukan secara massif. Akibatnya, akar tunggang itu semakin sulit memasok sumber-sumber nutrisi sehat agar kehidupan pohon terpelihara. 

Legalitas kini seolah menjadi lagu sendu yang dilantunkan penyanyi renta. Sumbang dan memelas karena tiba-tiba pasokan nutrisi sehat bagi pohon yang juga telah banyak ditempeli benalu muncul dalam satu kesadaran kolektif. Bahwa organisasi PMI harus banyak dibenahi agar proses pembusukan tak merambah ke segala arah. Kesadaran adalah pelita dan karenanya kesaksian harus ditegakkan.  Semoga terus mengalir. Pelan tapi pasti. Bukan yang banyak itu baik, tapi yang baik pastilah yang banyak.

    

Sehari jelang Idul Fitri 1435 H, udara malam itu terasa cukup hangat. Di antara rasa lelah dan kantuk, bersama Ketua Panitia Pelaksana Karya Bakti untuk Negeri (KBN) 2014, Wisnu Darmaji yang orang Gombong, saya berboncengan menuju kediaman, showroom Mutiara Handycraft, tempat produksi aneka produk perca kualitas ekspor serta asrama para pekerja yang kesemuanya penyandang cacat tubuh. Kami disambut hangat oleh Ibu Irma Suryati (39). Setelah bersalaman dan sedikit basa-basi, kami mengutarakan maksud kedatangan kepada beliau. Seolah tanpa beban yang semula menjadi ganjalan berat dalam benak saya beberapa hari terakhir, begitu berkomunikasi dengan sosok wanita yang menurut saya jauh lebih hebat dari Margareth Tacher “si wanita besi”, mantan perdana menteri Inggris, semua kepenatan tadi kemudian sirna setelah Ibu Irma menyatakan siap “memborong” seluruh sisa stand Bazar Relawan dan Potensi Kreatif Rakyat dalam rangkaian kegiatan KBN. Tanpa rasa sungkan, kami berucap “ alhamdulillah “. Puji syukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa. Plong… hilang satu beban pikiran yang cukup mengganggu ini. Berkali-kali katakan kepada Wisnu, inilah ” blessing in disguish (hikmat yang tersembunyi” dari silaturahmi. Apalagi di bulan Ramadhan yang penuh berkah, ampunan dan manfaat. Berkah Ramadhan 1435 H benar-benar kami rasakan dalam menyempurnakan ihtiar dari satu niat tulus mendukung dan menguatkan organisasi kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) sesuai tujuan berdirinya KampoengRelawan meski dalam bayang-bayang sinisme orang-orang yang tak pernah rela akan kelebihan atas kemampuan orang lain,

Begitu topik Kewirausahaan Sosial dibuka, pembicaraan kami jadi lebih hangat. Antusiasme Ibu Irman tercermin dari isi pembicaraan yang kian berbobot. Kemudian satu dua peristiwa sejarah perjalanan usahanya di bidang produksi, distribusi dan pengembangan kerajinan kain percanya. Kebanyakan hal yang terlontar dari ceritanya adalah gambaran yang selama lima belas tahun lalu pernah saya sampaikan kepada teman-teman pendamping program ekonomi dalam Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM) yang konon didanai dari bantuan Bank Dunia di masa awal era reformasi. Banyak kesamaan yang kami rasakan dalam mengupayakan penguatan ekonomi kerakyatan. Tapi harus diakui bahwa semangat juang dan daya tahan beliau jauh lebih kuat dibanding saya yang dianugerahi tubuh sempurna, kesempatan mengenyam pendidikan yang jauh lebih baik dan maju serta yang membuat saya harus menertawakan diri adalah semangat juang ibu lima anak ini jauh lebih hebat dari anak keturunan Pelajar Pejuang Kemerdekaan (Tentara pelajar) yang selama ini menjadi modal besar untuk menopang pilihan di jalur wirausaha. Pelajar penting yang saya terima dari beliau adalah kepercayaan diri adalah modal utama berwirausaha. Dan kepedulian kepada sesama merupakan tiang penyangganya. Tanpa sedikitpun nada menggurui, apalagi menyombongkan diri, Ibu Irma Suryati menjelaskan secara singkat betapa pemerintah belum mampu mewujudkan amanat kemerdekaan Bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kaum cacat seperti dirinya senantiasa dipandang sebelah mata, diperlakukan diskriminatif dan acapkali hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sektarian sempit.

Betapa dirinya acapkali menerima perlakuan tidak manusiawi dari orang-orang dan lembaga yang  diberi amanat konstitusional tadi. Bagaimana mungkin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan jika perlakuan kaum berketerbatasan fisik (difabel) seperti dirinya lebih sering di- “belas-kasihani” ketimbang diberi kesempatan sama selaku warga negara di negara yang meraih kemerdekaannya dengan berjuang – berjuang dan berjuang dengan segenap daya serta pengorbanan? Dan banyak pertanyaan serupa yang intinya memberitahu kami bahwa meski telah berulangkali membuktikan kapabilitasnya sebagai petarung tangguh di dunia bisnis dan sosial. Tapi selalu saja ada manusia berwatak penjajah atau meniru watak penjajah yang ketika diberi amanat selalu membiarkan berlalu tanpa makna. Tak ada perasaan bersalah, apalagi malu kepada para syuhada yang menyabung nyawa untuk kemerdekaan bangsanya. Manusia itu, sering saya sebut sebagai inlander, sebenarnya telah kehilangan nurani meski sangat mungkin masih punya akal.

Dunia bisnis, khususnya wirausaha sosial, sebenarnya merupakan perwujudan amanat konstitusi : memajukan kesejahteraan umum. Dan sesuai dasar ideologi Negara Indonesia, Pancasila, kewirausahaan sosial yang intinya merupakan kegiatan wirausaha dengan orientasi untuk menjawab masalah sosial mendasar di lingkungannya adalah jalan terbaik dalam mengupayakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu ciri utama pelaku wirausaha adalah semangat juang yang pantang menyerah. Tak akan mundur sebelum pertempuran usai. Pertempuran itu akan berujung pada eksistensi, jati diri. Apakah dia pejuang sejati atau sekadar coba-coba untuk menghindari dari sebutan “pengangguran”. Kewirausahaan adalah proses pengkondisian diri yang hanya bisa dilalui oleh orang-orang berjiwa ksatria dan merdeka. Karena itu, pelaku wirausaha sosial tak cocok bagi para pengekor. Dia harus seorang pemimpin dan inovator. Cara ini telah dibuktikan oleh Ibu Irma Suryati bagi kaumnya para penyandang cacat fisik (kaum difabel), penyandang masalah sosial dan mantan buruh migran.

Setelah berupaya lebih dari satu dasawarsa, Kabupaten Kebumen tak lagi mampu mengimbangi langkahnya, Bukan karena telah mencapai tujuan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi (Mukadimah UUD 1945). Menurut penuturan penyandang SCTV Award 2012 dan 2013 ini, faktor utamanya adalah iklim yang tak lagi kondusif. Kondisinya telah mencapai titik jenuh. Kondisi kemiskinan di kabupaten termiskin ke 3 di Provinisi Jawa Tengah (BPS, 2010) tak banyak berubah posisinya. Prosentase penduduk miskin dalam 5 tahun terakhir masih di atas 20 % (2008 – 2012). Bahkan di tahun kedua kepemimpinan Bupati H. Buyar Winarso, SE (2011) sempat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 22,70 % (2010) menjadi 24,06 (2011) dan turun lagi menjadi 22,40 (Juli, 2012).  (bersambung)